Oleh:
Desi Ratna Sari, S.H.
Ketua PWNA Jawa Timur
Kemandirian ekonomi tidak dapat dibangun hanya dari Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah. Ia harus bertumbuh dari akar rumput, dimulai dari Pimpinan Ranting sebagai unit organisasi yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap ranting perlu didorong untuk mampu membaca potensi ekonomi di lingkungannya, baik melalui usaha kecil, koperasi, layanan jasa, pelatihan keterampilan, maupun pemanfaatan aset yang dimiliki. Nilai ekonomi tidak selalu dimulai dari usaha besar, tetapi dari keberanian memulai usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketika ranting telah memiliki aktivitas ekonomi yang produktif, Pimpinan Cabang berperan sebagai penghubung yang mengonsolidasikan berbagai potensi tersebut. Cabang tidak hanya menjadi pelaksana program organisasi, tetapi juga menjadi pusat pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha ranting. Cabang dapat memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, pemasaran, legalitas usaha, hingga membangun jejaring antar-ranting sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.
Di tingkat Pimpinan Daerah, peran yang dibutuhkan adalah membangun sistem ekonomi organisasi yang lebih terintegrasi. Daerah harus mampu memetakan potensi ekonomi setiap cabang, menghubungkan pelaku usaha kader, membuka akses permodalan yang halal dan berkelanjutan, serta menjalin kemitraan dengan Amal Usaha Muhammadiyah, Lazismu, koperasi, dunia usaha, maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, Pimpinan Daerah tidak hanya menjadi pembina organisasi, tetapi juga menjadi akselerator tumbuhnya ekonomi kader.
Pimpinan Wilayah memiliki peran strategis sebagai pengembang jejaring yang lebih luas. Wilayah dapat menjadi inkubator lahirnya unit-unit usaha unggulan, membangun pusat pelatihan kewirausahaan, mempertemukan pelaku usaha antar-daerah, serta menciptakan sistem distribusi dan pemasaran bersama. Produk yang lahir dari satu daerah tidak lagi dipasarkan secara lokal, tetapi dapat dipromosikan dan dipasarkan ke seluruh wilayah melalui jaringan Nasyiatul Aisyiyah.
Sementara itu, Pimpinan Pusat harus menjadi arsitek besar kemandirian ekonomi organisasi. Pusat perlu menyusun grand design ekonomi Nasyiatul Aisyiyah yang menjadi acuan bersama, mulai dari tata kelola usaha, model bisnis organisasi, pengembangan investasi, digitalisasi pemasaran, hingga pembentukan jejaring bisnis nasional. Dengan adanya arah yang jelas, seluruh tingkatan organisasi dapat bergerak dalam visi yang sama sehingga kekuatan ekonomi tidak tumbuh secara sporadis, tetapi berkembang secara sistematis dan berkelanjutan.
Yang tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang terhadap ekonomi organisasi. Selama ini, ekonomi sering dipahami sebatas bagaimana mencari dana untuk membiayai kegiatan. Padahal, ekonomi organisasi sesungguhnya adalah membangun aset, menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, memberdayakan kader, serta menghasilkan manfaat yang terus mengalir bagi organisasi.
Nasyiatul Aisyiyah memiliki modal sosial yang sangat besar. Ribuan kader tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai profesi, keahlian, dan jaringan yang dimiliki. Jika seluruh potensi tersebut dipetakan, dikonsolidasikan, dan dikelola secara profesional, maka akan lahir kekuatan ekonomi yang luar biasa. Setiap kader bukan hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi organisasi yang saling mendukung.
Nasyiatul Aisyiyah perlu memasuki babak baru, dari pola pikir cost center menjadi value creator, yaitu organisasi yang tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi. Dengan demikian, setiap kegiatan organisasi bukan hanya melahirkan kader-kader yang berkemajuan, tetapi juga melahirkan organisasi yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menopang dakwahnya secara berkelanjutan. Inilah pondasi yang akan menjadikan Nasyiatul Aisyiyah tidak hanya besar dalam struktur, tetapi juga kuat dalam ekonomi dan semakin berkemajuan dalam pengabdiannya kepada umat, bangsa, dan Persyarikatan Muhammadiyah.
