Departemen Kebijakan Publik berkomitmen dalam mengawal kebijakan khususnya mengenai isu perempuan dan anak.
Nasyiatul Aisyiyah adalah gerakan dakwah perempuan muda Muhammadiyah. Oleh karena itu, perlu memiliki keberpihakan pada isu perempuan dan anak. Salah satu bentuknya adalah dengan melibatkan diri dalam ranah kebijakan publik.
Nasyiatul Aisyiyah menyadari bahwa untuk menjalankan organisasi perlu kesadaran politik yang tinggi. Sementara di sisi lain masih ada kader yang memaknai urusan politik tidak memiliki urgensi dalam jalannya organisasi.
Berangkat dari realitas tersebut, ruang lingkup Departemen Kebijakan Publik PWNA Jawa Timur meliputi; (1) politik kebangsaan (urusan pemilu, partai politik, diaspora kader dalam jabatan publik) dan (2) kebijakan publik (respons serta keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan publik mengenai isu perempuan dan anak) yang terjadi di Jawa Timur.
Adapun Departemen Kebijakan Publik PWNA Jawa Timur memiliki program pengembangan sebagai berikut:
1. Sistem Gerakan
a. Menyusun panduan politik bagi para keder Nasyiah sesuai dengan rumusan Muhammadiyah yang disusun oleh LHKP.
b. Mengintensifkan kajian khusus mengenai isu Perempuan dan anak.
2. Organisasi dan Kepemimpinan
a. Mengintensifkan advokasi berbasis kegiatan dan mendorong kebijakan berbasis realitas.
b. Menyususn pedoman Pendidikan politik bagi kader nasyiah.
3. Jaringan
a. Melakukan pendataan diaspora kader nasyiah di berbagai peran publik.
b. Membangun sinergi antar kader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga negara.
4. Sumber Daya
a. Meningkatkan kapasitas pimpinan maupun kader Nasyiah dalam bidang kepartaian dan pemilu
b. Meningkatkan kapasitas pimpinan maupun kader Nasyiah dalam menganalisa isu kebijakan publik terkait Perempuan dan anak.
5. Aksi Pelayanan
a. Melakukan pendidikan partisipasi politik bagi Perempuan.
b. Memperkuat kajian isu strategis terkait Perempuan dan anak
Program Kerja Departemen Kebijakan Publik PWNA Jawa Timur
1. Pelatihan pembuatan bahan lobby dan tools kampanye.
2. Penyusunan buku panduan advokasi kebijakan Nasyiah.
3. Sekolah politik Perempuan.
4. Pelatihan advokasi kebijakan tingkat desa.
5. Diskusi dan edukasi mengenai isu perempuan dan anak di platform digital.
